Kurikulum Merdeka – Kondisi pandemi di tahun 2020 memaksa dunia pendidikan melakukan penyesuaian. Penerapan kurikulum 13 dirasa kurang bisa memenuhi kebutuhan dunia pendidikan di masa pandemi. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka mulai diterapkan di berbagai sekolah.
Table of Contents
Apa Itu Kurikulum Merdeka
Secara sederhana, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam. Dalam kurikulum ini, pembelajaran berbasis konten lebih diutamakan dan diusahakan berjalan secara optimal. Sehingga, peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep.
Sejalan dengan hal tersebut, siswa diharapkan bisa memiliki kompetensi yang lebih kuat. Bagi guru, penerapan kurikulum baru ini juga memberikan keuntungan tersendiri. Contohnya, guru memiliki kebebasan untuk memilih perangkat ajar. Sehingga, proses pembelajaran bisa lebih sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa.
Di samping penguatan kompetensi, kurikulum merdeka belajar juga menekankan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Adapun pengajarannya dikembangkan sesuai dengan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Akan tetapi, penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Sehingga, sistem pengajaran tidak terikat dengan konten mata pelajaran khusus. Guru dapat berkreasi dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Mengapa Kurikulum 13 Berubah Menjadi Kurikulum Merdeka?
Perubahan kurikulum bukanlah suatu hal yang sederhana. Dibutuhkan banyak pertimbangan dan kajian untuk memutuskan bahwa kurikulum yang berjalan perlu diganti atau disesuaikan dengan kurikulum baru. Begitu juga dengan perubahan kurikulum 13 ke Kurikulum Merdeka.
Ada banyak alasan mengapa ada perubahan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum k13 yang lebih komprehensif. Dan mengapa akhirnya diterapkan kurikulum baru di berbagai sekolah. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi alasan perubahan kurikulum 13:
1. Kondisi Pandemi yang Terbatas
Kondisi pandemi di tahun 2020 menyebabkan kegiatan belajar mengajar di seluruh dunia mengalami hambatan. Termasuk juga di Indonesia. Pembatasan sosial menyebabkan hampir seluruh sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa.
Hal tersebut menyebabkan ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis online.
Sayangnya, sistem pembelajaran secara online malah menimbulkan ketimpangan pembelajaran. Secara umum, ketimpangan ini disebabkan oleh 4 faktor utama. Yaitu tidak adanya akses terhadap perangkat digital dan pendukungnya, guru yang kurang adaptif dan kurang memiliki kemampuan IT yang mencukupi, kondisi finansial peserta didik, dan kurangnya dukungan aktif dari orang tua siswa.
Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan penerapan kurikulum 13 secara utuh menjadi sulit bahkan tidak memungkinkan. Karena itu, pemerintah mencoba mencari solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut.
2. Keberhasilan Kurikulum Darurat
Tidak lancarnya proses pembelajaran akibat pandemi tentu saja memberikan dampak yang signifikan. Sebagai bentuk mitigasi atas kondisi tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum 13 yang telah ada.
Kurikulum 13 yang telah disederhanakan ini disebut sebagai kurikulum darurat. Bersamaan dengan hadirnya Kurikulum Darurat, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk menentukan kurikulum yang akan dipakai. Pemerintah juga mengizinkan sekolah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
Dalam Kurikulum Darurat, sistem pembelajaran lebih fokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Untuk memudahkan sekolah dan guru, pemerintah juga telah menyediakan modul literasi dan numerasi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar.
Setelah diterapkan di berbagai sekolah, ternyata Kurikulum Darurat memiliki hasil yang lebih baik dari Kurikulum 13. Baik dalam skor numerasi siswa atau pun skor literasi. Bahkan, penerapan Kurikulum Darurat berhasil mengurangi dampak pandemi secara signifikan.
3. Kondisi Krisis Pembelajaran yang Berlangsung Lama
Kondisi pandemi hanyalah salah satu kondisi yang menegaskan kondisi krisis pembelajaran di Indonesia. Meski pada saat yang sama banyak negara yang mengalami krisis pembelajaran akibat pandemi, krisis pembelajaran di Indonesia ternyata sudah berlangsung lebih lama dari itu.
Di beberapa daerah, bahkan masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung. Bahkan kesulitan untuk memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Hal ini tentu saja menjadi masalah besar.
Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kurikulum yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan pembelajaran yang beragam. Karena itulah Kurikulum Merdeka dianggap dapat menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut.
Kelebihan Kurikulum Merdeka
Berdasarkan hasil evaluasi atas Kurikulum 13, diketahui bahwa Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:
1. Bentuk Kurikulum yang Sederhana
Berdasarkan hasil evaluasi, banyak pihak yang menganggap bahwa beban pelajaran siswa pada Kurikulum 13 dianggap terlalu berat. Bukan hanya bagi siswa sekolah menengah, tapi juga bagi siswa TK. Banyaknya beban pelajaran ini membuat siswa tidak memiliki cukup waktu untuk memahami materi yang diajarkan. Sehingga, siswa justru kesulitan mencapai standar capaian yang diharapkan.
Berkaca pada keberhasilan Kurikulum Darurat, Kurikulum Merdeka PAUD hingga SMA disusun dengan beban yang lebih sederhana. Sehingga, siswa bisa berfokus pada pemahaman materi. Di samping itu, guru pengajar juga memiliki waktu untuk mengeksplorasi materi agar lebih mudah dipahami siswa.
2. Implementasi Kurikulum yang Lebih Mudah
Salah satu hambatan dalam pendidikan adalah banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru. Akhirnya, energi guru habis untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Sehingga, proses pembelajaran justru tidak dapat berjalan maksimal.
Seiring dengan bentuk kurikulum yang lebih sederhana, administrasi guru juga akan menjadi lebih ringan. Hal inilah yang diupayakan dalam penerapan Kurikulum Merdeka belajar SD atau pun sekolah menengah. Sehingga, energi guru bisa lebih dioptimalkan dalam proses belajar.
3. Kurikulum yang Fleksibel
Setiap daerah biasanya memiliki karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda. Baik secara pendekatan, metodologi, hingga evaluasi. Karena itu, sudah sewajarnya jika guru atau sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum sesuai kebutuhan.
Penerapan kurikulum yang fleksibel diharapkan mampu mengoptimalkan bakat dan kemampuan peserta didik. Sehingga, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik.
Cara Menyusun Kurikulum Merdeka
Agar Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara optimal, sekolah perlu melakukan penyusunan kurikulum terlebih dahulu. Secara umum, ada 6 langkah yang perlu dilaksanakan untuk menyusun kurikulum ini, yaitu:
1. Menyiapkan Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
Sekolah perlu menyiapkan KOSP terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka. KOSP ini memuat semua rencana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah sesuai jenjangnya. Selain itu, KOSP juga berfungsi sebagai pedoman atas penyelenggaraan pembelajaran.
Dalam menyusun KOSP, sekolah perlu melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan terlebih dahulu. Kemudian membuat rumusan visi misi serta tujuan sekolah. Selanjutnya, sekolah perlu membuat sistem pengorganisasian dalam pembelajaran.
Setelah itu, sekolah perlu menyusun rencana pembelajaran. Dan terakhir, membuat rancangan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
2. Menyiapkan Alur Tujuan Pembelajaran
Alur pembelajaran mencakup seluruh tujuan pembelajaran sejak awal fase hingga akhir fase pembelajaran secara runut atau kronologis. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran, guru dan siswa bisa lebih mudah mengetahui capaian yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dilakukan.
Pembuatan alur pembelajaran dimulai dari membedah dokumen Capaian Pembelajaran. Selanjutnya, Capaian Pembelajaran diubah menjadi kompetensi, lalu menjadi materi esensial, dan seterusnya hingga metode pengajaran.
3. Menyusun Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Setiap sekolah memiliki alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Sehingga, dibutuhkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penyusunan kriteria ini harus mencakup tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan.
4. Menyusun Modul Ajar
Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan tahap atau fase perkembangan siswa. Pengadaan modul ajar ini penting agar siswa dapat belajar secara mandiri, mengurangi dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran, dan melatih kejujuran siswa.
5. Menyiapkan Proyek Profil Pancasila
Dalam Kurikulum Merdeka SMP atau pun SMA, siswa diharapkan dapat tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu, perlu adanya proyek profil Pancasila untuk menguatkan hal tersebut. Proyek ini harus bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada pelajar Pancasila, dan eksploratif.
Dengan adanya proyek profil Pancasila, diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman lintas disiplin ilmu. Selain itu, siswa diharapkan dapat melakukan pengamatan dan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
6. Sosialisasi Konsep Asesmen pada Kurikulum Merdeka
Sosialisasi konsep asesmen adalah hal penting agar penerapan Kurikulum Merdeka SD hingga SMK bisa sesuai dengan harapan. Asesmen dalam kurikulum ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi kurikulum.
Sehingga, materi dan asesmen yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa serta mendukung perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa di sekolah.
Perubahan Istilah dalam Kurikulum 13 ke Kurikulum Merdeka
Perubahan kurikulum 13 ke Kurikulum Merdeka juga diimbangi dengan penyesuaian istilah. Beberapa istilah yang umum digunakan pada kurikulum 13 seperti Promes, Silabus, KI, RPP dan sebagainya juga mengalami penyesuaian.
Agar lebih mudah memahami istilah-istilah yang ada, berikut ini adalah daftar istilah beserta artinya yang perlu Anda ketahui:
1. Prota
Prota atau Program Tahunan merupakan alokasi waktu belajar selama satu tahun. Penyusunan prota dapat dilakukan setelah guru mengetahui jumlah jam mengajar selama setahun untuk mata pelajaran tertentu.
Penyusunan prota dapat mempengaruhi proses administrasi pembelajaran lainnya. Seperti program semester, silabus, RPP, dan sebagainya.
2. Promes Diganti Prosem (Program Semester)
Sedangkan Promes atau Prosem merupakan kependekan dari Program Semester. Prosem disusun setelah prota selesai dibuat. Dalam prosem, guru akan membuat gambaran pembelajaran serta pencapaian yang ingin diraih pada semester tersebut.
Prosem yang baik dapat membantu guru menuntaskan mata pelajaran dengan lebih baik dan sesuai harapan.
3. Silabus Diganti ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Pada Kurikulum 13, Anda mungkin cukup familier dengan istilah silabus. Istilah ini digantikan dengan ATP atau Alur Tujuan Pembelajaran. Dalam ATP, rangkaian tujuan pembelajaran disusun secara runut dari awal hingga akhir fase.
4. KI Diganti CP (Capaian Pembelajaran)
Istilah CP atau Capaian Pembelajaran adalah pengganti dari istilah KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) dalam Kurikulum 13. Dalam CP, tidak ada pemisahan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh aspek tersebut diintegrasikan menjadi satu paragraf utuh.
5. RPP Diganti Modul Ajar
Istilah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) juga digantikan dengan istilah Modul Ajar. Terdapat dua jenis modul ajar dalam Kurikulum Merdeka belajar PDF. Yaitu modul ajar umum dan modul ajar khusus. Modul ajar umum mencakup pembelajaran wajib untuk semua guru. Sedangkan modul ajar khusus dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila.
6. KD Diganti TP (Tujuan Pembelajaran)
TP atau Tujuan Pembelajaran merupakan turunan dari Capaian Pembelajaran (CP). Ada 3 aspek kompetensi yang perlu dimuat dalam TAPI. Yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tiga kompetensi ini bisa didapatkan oleh siswa dengan mengikuti satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
TP merupakan indikator penentu yang menyatakan seorang siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena itu, penetapan TP harus berupa sesuatu yang dapat diukur dan diamati dari siswa. Selain itu, penulisan TP harus mencakup komponen kompetensi dan lingkup materi.
7. KKM Diganti KKTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran)
Ada perbedaan mendasar antara KKM di Kurikulum 13 dengan KKTP atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum 13, KKM menjadi standar minimum yang harus dicapai siswa. Namun, hal tersebut tidak diterapkan dalam KKTP.
Sedangkan KKTP hanya berupa sumber informasi atau data bagi guru untuk mengetahui kondisi peserta didik. Dari informasi tersebut, guru dapat menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan.
8. IPK Diganti IKTP (Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran)
IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) pada Kurikulum 13 juga disesuaikan dan diganti menjadi IKTP (Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran). Penyusunan IKTP ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Selain itu, IKTP juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat instrumen asesmen. Sehingga, asesmen yang dibuat telah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
9. PH Diganti Sumatif
Istilah PH (Penilaian Harian) pada Kurikulum 13 berubah menjadi Sumatif di Kurikulum Merdeka. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian siswa dalam belajar. Karena itu, penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Di samping itu, hasil penilaian sumatif juga menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, dan lain-lain.
Sejalan dengan hal tersebut, istilah PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester) juga turut berubah istilah. Yaitu menjadi STS (Sumatif Tengah Semester) dan SAS (Sumatif Akhir Semester).
10. Indikator Soal Diganti Dengan Indikator Asesmen
Dalam Kurikulum Merdeka, indikator soal diubah menjadi indikator asesmen. Dalam hal ini, asesmen berperan sebagai sumber informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil asesmen akan digunakan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan siswa.
11. Penilaian Teman Sejawat Diganti Formatif
Dalam kurikulum 13, dikenal istilah penilaian teman sejawat. Dalam sistem penilaian ini, siswa terlibat aktif dan bertanggung jawab atas penilaian siswa lain yang setingkat. Istilah ini kemudian disesuaikan menjadi penilaian formatif dalam Kurikulum Merdeka.
Penilaian formatif dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi proses pengajaran yang sudah berlangsung. Sehingga, dapat dilakukan perbaikan dan perkembangan sesuai kebutuhan. Penilaian formatif dalam kurikulum ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan siswa.
Nah, itulah beberapa hal mengenai Kurikulum Merdeka yang perlu Anda ketahui. Penerapan kurikulum ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi siswa dalam bidang akademik maupun non akademik.
Ingin belajar di sekolah lebih seru? yuk coba pijar sekolah sekarang